Berita

Penggagas superholding Danantara Burhanuddin Abdullah

Bisnis

Aliardo: Burhanuddin Abdullah Sangat Memahami Cetak Biru Danantara

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 05:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Superholding Danantara diyakini dapat menjadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang ditargetkan pemerintah, yakni 8 persen. Optimisme ini juga didasarkan pada pengalaman sejumlah negara yang sukses mengelola dana superholding BUMN menjadi kekuatan ekonomi. 

Demikian dikatakan Mohammad Aliardo, Direktur Eksekutif Take A Stand Indonesia Institute, dalam keterangan kepada redaksi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Sabtu, 22 Februari 2025.

Danantara merupakan upaya pemerintah mengkonsolidasikan dan memaksimalkan pengelolaan Dana BUMN. Salah seorang penggagasnya adalah mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang mendampingi Prabowo Subianto sejak masa kampanye lalu.


“Kami melihat optimisme yang kuat dari inisiator Danantara dalam upaya  mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang telah ditargetkan pemerintah yaitu kisaran 8 persen. Di samping itu, keberadaan Danantara dapat membuat Indonesia diperhitungkan di pentas global, hal ini karena kehadiran Danantara dengan kemampuan finansial yang tinggi dapat berbicara lebih jauh dalam bersaing untuk berbagai investasi yang menguntungkan,” ujar Aliardo.

Oleh karena itu, sebagai inisiator dan orang yang pengalaman dalam di bidang ekonomi, Aliardo menilai penunjukan Burhanuddin Abdullah sebagai calon kuat Ketua Tim Pakar Danantara sangat tepat. 

“Salah satu poin penting yang harus digarisbawahi adalah semangat Danantara dapat dikawal secara tepat sesuai dengan tujuan awal mengingat Pak Burhanuddin sangat memahami cetak biru dan tujuan awal Danantara,” ujarnya lagi.

Menurut Aliardo, meskipun Burhanuddin pernah terjerat kasus hukum, namun dapat dipastikan yang bersangkutan tidak menikmati hasil korupsi. 

“Beliau ini korban kesalahan pengambilan kebijakan. Dalam pertimbangan hakim yang memvonis beliau dinyatakan dana tersebut untuk keperluan bantuan hukum pejabat Bank Indonesia, bukan dinikmati pribadi. Seharusnya jangan sampai orang yang sudah menjalani hukuman mengalami hukuman untuk kedua kalinya dengan dihujat atau dipenjara ruang geraknya,” tambah Aliardo.

Selain itu Aliardo juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengkonsolidasi internal pemerintahannya agar upaya-upaya kelompok dan oknum yang ingin mendiskreditkan Burhanuddin Abdullah tidak terus berlangsung. Kritik dan intrik tersebut sangat dipahami terjadi karena dana jumbo Danantara. 

“Oleh karena itu, preseden buruk jika inisiator dan pengusung awal pembentukan danantara justru tersingkirkan akibat ulah kelompok tertentu yang hanya ingin mengelola dana jumbo Danantara untuk kepentingan kelompok mereka sendiri,” demikian Aliardo.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya