Berita

Penggagas superholding Danantara Burhanuddin Abdullah

Bisnis

Aliardo: Burhanuddin Abdullah Sangat Memahami Cetak Biru Danantara

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 05:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Superholding Danantara diyakini dapat menjadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang ditargetkan pemerintah, yakni 8 persen. Optimisme ini juga didasarkan pada pengalaman sejumlah negara yang sukses mengelola dana superholding BUMN menjadi kekuatan ekonomi. 

Demikian dikatakan Mohammad Aliardo, Direktur Eksekutif Take A Stand Indonesia Institute, dalam keterangan kepada redaksi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Sabtu, 22 Februari 2025.

Danantara merupakan upaya pemerintah mengkonsolidasikan dan memaksimalkan pengelolaan Dana BUMN. Salah seorang penggagasnya adalah mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang mendampingi Prabowo Subianto sejak masa kampanye lalu.


“Kami melihat optimisme yang kuat dari inisiator Danantara dalam upaya  mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang telah ditargetkan pemerintah yaitu kisaran 8 persen. Di samping itu, keberadaan Danantara dapat membuat Indonesia diperhitungkan di pentas global, hal ini karena kehadiran Danantara dengan kemampuan finansial yang tinggi dapat berbicara lebih jauh dalam bersaing untuk berbagai investasi yang menguntungkan,” ujar Aliardo.

Oleh karena itu, sebagai inisiator dan orang yang pengalaman dalam di bidang ekonomi, Aliardo menilai penunjukan Burhanuddin Abdullah sebagai calon kuat Ketua Tim Pakar Danantara sangat tepat. 

“Salah satu poin penting yang harus digarisbawahi adalah semangat Danantara dapat dikawal secara tepat sesuai dengan tujuan awal mengingat Pak Burhanuddin sangat memahami cetak biru dan tujuan awal Danantara,” ujarnya lagi.

Menurut Aliardo, meskipun Burhanuddin pernah terjerat kasus hukum, namun dapat dipastikan yang bersangkutan tidak menikmati hasil korupsi. 

“Beliau ini korban kesalahan pengambilan kebijakan. Dalam pertimbangan hakim yang memvonis beliau dinyatakan dana tersebut untuk keperluan bantuan hukum pejabat Bank Indonesia, bukan dinikmati pribadi. Seharusnya jangan sampai orang yang sudah menjalani hukuman mengalami hukuman untuk kedua kalinya dengan dihujat atau dipenjara ruang geraknya,” tambah Aliardo.

Selain itu Aliardo juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengkonsolidasi internal pemerintahannya agar upaya-upaya kelompok dan oknum yang ingin mendiskreditkan Burhanuddin Abdullah tidak terus berlangsung. Kritik dan intrik tersebut sangat dipahami terjadi karena dana jumbo Danantara. 

“Oleh karena itu, preseden buruk jika inisiator dan pengusung awal pembentukan danantara justru tersingkirkan akibat ulah kelompok tertentu yang hanya ingin mengelola dana jumbo Danantara untuk kepentingan kelompok mereka sendiri,” demikian Aliardo.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya