Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo/Humas Polri
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memanggil Kepala Desa Kohod Arsin dan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHM) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu untuk pagar laut pada Senin, 24 Februari 2025 pekan depan.
"Kita sudah melaksanakan upaya paksa, yaitu berupa pemanggilan tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2025.
Meski telah melayangkan panggilan, Djuhandhani belum mengonfirmasi kehadiran Arsin Cs.
Sebaliknya, Djuhandari hanya memastikan surat panggilan pemeriksaan sudah diberikan penyidik kepada keempat rersangka.
"Kemarin kami panggil, sekarang tiga hari sebelumnya harus kita sampaikan panggilan ini, semoga hari Senin datang," kata Djuhadhani.
Sebelumya, penyidik menetapkan empat tersangka dari kasus ini mulai dari Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, serta dua orang lain berinisial SP dan CE.
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka karena pemalsuan dokumen.
"Empat tersangka ini kaitannya adalah seperti kemarin saya sampaikan, yaitu terkait masalah pemalsuan dimana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohod, saudara UK selaku Sekdes Kohod, saudara SP selaku penerima kuasa dan saudara CE selaku penerima kuasa," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Lanjut dia, penetapan tersangka sudah didasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik.
Di sisi lain, Arsin pun meminta maaf ke publik terkait kasus yang menimpanya.
“Saya Arsin bin Asip secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf," kata Arsin saat konferensi pers di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Sabtu 15 Februari 2025.
Lanjut Arsin, dalam kasus ini dirinya merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Arsin mengakui dirinya tidak hati-hati dalam menjakankan pelayanan publik di Desa Kohod.
"Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidak hati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohod," kata Arsin.
