Berita

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto menyalami kepala daerah terpilih di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025/RMOL

Politik

Kepala Daerah Terpilih PDIP Sudah Petugas Rakyat, Harusnya Ikut Retret

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 17:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis. 

Ketua Bidang Politik dan Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah tidak demokratis. 

Sebab menurutnya, dalam konteks negara demokrasi tentunya kader partai yang ditugaskan saat proses demokrasi Pilkada Serentak 2024 yang lalu. Hal itu dinyatakan terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bukan lagi sebagai petugas partai. 


"Maka dengan sendirinya kepala daerah tersebut bertransformasi menjadi petugas rakyat, karena kepala daerah itu dipilih oleh mandat rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 21 Februari 2025.

Akan tetapi, lanjut Bambang, meskipun sudah beralih sebagai petugas rakyat, kepala daerah yang telah dilantik tidak serta merta lepas dari partai yang mengusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 

"Kecuali kepala daerah melalui proses pendaftaran jalur independen maka ia tidak mengenal istilah petugas partai. Tapi tentunya, mengenai edaran surat instruksi dari PDIP melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Magelang sangat kita sayangkan," tuturnya.

Bambang memandang, seharusnya PDIP bisa memposisikan istilah petugas partai dan petugas rakyat. 

Apalagi, dia menilai retret sebagai sebuah gagasan baru dari Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan tambahan pembekalan wawasan kebangsaan, dan komitmen kebersamaan dalam membangun tatanan Negara ini dari pusat sampai penjuru daerah.

"Retret ini memang role model baru pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tentunya kita melihat ada baiknya retret ini. Adakala kepala daerah yang telah dilantik tidak memiliki latar belakang organisasi atau aktivis mahasiswa, tentu bagi mereka sangat penting diikuti," ucapnya. 

"Karena di sana kita lihat ada pembekalan dengan berbagai wawasan keilmuan berbeda. Kalau seperti kita anak organisasi ini tentu hal semacam retret sudah biasa, dan tetap dijaga menjadi sebagai tradisi keberlangsungan kembang tumbuh wawasan-wawasan kebangsaan," tutup Bambang.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya