Berita

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto menyalami kepala daerah terpilih di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025/RMOL

Politik

Kepala Daerah Terpilih PDIP Sudah Petugas Rakyat, Harusnya Ikut Retret

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 17:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis. 

Ketua Bidang Politik dan Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah tidak demokratis. 

Sebab menurutnya, dalam konteks negara demokrasi tentunya kader partai yang ditugaskan saat proses demokrasi Pilkada Serentak 2024 yang lalu. Hal itu dinyatakan terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bukan lagi sebagai petugas partai. 


"Maka dengan sendirinya kepala daerah tersebut bertransformasi menjadi petugas rakyat, karena kepala daerah itu dipilih oleh mandat rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 21 Februari 2025.

Akan tetapi, lanjut Bambang, meskipun sudah beralih sebagai petugas rakyat, kepala daerah yang telah dilantik tidak serta merta lepas dari partai yang mengusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 

"Kecuali kepala daerah melalui proses pendaftaran jalur independen maka ia tidak mengenal istilah petugas partai. Tapi tentunya, mengenai edaran surat instruksi dari PDIP melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Magelang sangat kita sayangkan," tuturnya.

Bambang memandang, seharusnya PDIP bisa memposisikan istilah petugas partai dan petugas rakyat. 

Apalagi, dia menilai retret sebagai sebuah gagasan baru dari Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan tambahan pembekalan wawasan kebangsaan, dan komitmen kebersamaan dalam membangun tatanan Negara ini dari pusat sampai penjuru daerah.

"Retret ini memang role model baru pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tentunya kita melihat ada baiknya retret ini. Adakala kepala daerah yang telah dilantik tidak memiliki latar belakang organisasi atau aktivis mahasiswa, tentu bagi mereka sangat penting diikuti," ucapnya. 

"Karena di sana kita lihat ada pembekalan dengan berbagai wawasan keilmuan berbeda. Kalau seperti kita anak organisasi ini tentu hal semacam retret sudah biasa, dan tetap dijaga menjadi sebagai tradisi keberlangsungan kembang tumbuh wawasan-wawasan kebangsaan," tutup Bambang.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya