Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy saat hendak jenguk Hasto di Rutan KPK/RMOL
Hari pertama ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) tetap bahas kegiatan PDIP bersama tim kuasa hukumnya.
Hal itu diungkapkan langsung kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy saat menyambangi Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Februari 2025.
"Kan banyak kegiatan-kegiatan partai (yang dibahas), urusan-urusan (partai), dan yang lainnya," kata Ronny kepada wartawan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore, 21 Februari 2025.
Namun demikian, Ronny enggan merinci bahasan partai yang mau didiskusikan dengan Hasto. Menurutnya, komunikasi penting karena Hasto masih menyandang jabatan Sekjen PDIP.
Ronny pun juga enggan merespon saat ditanya terkait perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah Hasto ditahan KPK, salah satunya terkait kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda menghadiri acara retret di Magelang.
"Kami fokus di hukum," pungkas Ronny.
Pada Kamis, 20 Februari 2025, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 lalu.
Terkait kasus dugaan perintangan penyidikan, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri pada saat proses OTT KPK.
Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,.
Selanjutnya pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa KPK sebagai saksi, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku.
Tak hanya itu, Hasto juga mengumpulkan beberapa orang terkait perkara Harun, dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan 1 orang lainnya sebagai tersangka suap, yakni Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. KPK belum melakukan penahanan terhadap Donny.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
