Berita

Jumpa media PDIP/RMOL

Politik

Hasto Ditahan, PDIP: KPK Dikendalikan dari Luar Melalui AKBP Rossa

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 22:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP menduga ada biang kerok dalam proses penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy ketika jumpa media di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam, 20 Februari 2025.

Dugaan mencuat lantaran Hasto seolah ditarget oleh oknum tertentu melalui KPK sejak adanya pemanggilan oleh Polda Metro Jaya dan hingga sore tadi dijebloskan ke rumah tahanan KPK.


"Pertanyaannya siapa di belakang ini semua? Dugan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rossa di KPK," tegas Ronny.

Ia menambahkan dugaan ini semakin kuat mengingat komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. 

"Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI 1 Juni 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyelidik, penyidik, pegawai KPK, loyal ke siapa," ucapnya.

Pihaknya menilai ada perintah dari seseorang untuk menarget Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Masih ada jalur perintah atau komando dari istansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini," ucapnya.

Ia menambahkan PDIP meminta KPK profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

"Perlu digaris bawahi bahwa PDI perjuangan menginginkan KPK yang independent, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun," ujarnya.

"Kami akan mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami dan pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya