Berita

Jumpa media PDIP/RMOL

Politik

Hasto Ditahan, PDIP: KPK Dikendalikan dari Luar Melalui AKBP Rossa

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 22:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP menduga ada biang kerok dalam proses penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy ketika jumpa media di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam, 20 Februari 2025.

Dugaan mencuat lantaran Hasto seolah ditarget oleh oknum tertentu melalui KPK sejak adanya pemanggilan oleh Polda Metro Jaya dan hingga sore tadi dijebloskan ke rumah tahanan KPK.


"Pertanyaannya siapa di belakang ini semua? Dugan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rossa di KPK," tegas Ronny.

Ia menambahkan dugaan ini semakin kuat mengingat komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. 

"Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI 1 Juni 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyelidik, penyidik, pegawai KPK, loyal ke siapa," ucapnya.

Pihaknya menilai ada perintah dari seseorang untuk menarget Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Masih ada jalur perintah atau komando dari istansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini," ucapnya.

Ia menambahkan PDIP meminta KPK profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

"Perlu digaris bawahi bahwa PDI perjuangan menginginkan KPK yang independent, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun," ujarnya.

"Kami akan mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami dan pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya