Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Mantan Menkeu Beberkan Penyebab Kelas Menengah RI Menyusut

RABU, 19 FEBRUARI 2025 | 12:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penyusutan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 48,27 juta jiwa pada 2023. 

Penurunan sebesar 9,06 juta jiwa atau 18,8 persen ini telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mantan Menteri Keuangan yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, menilai penyusutan kelas menengah ini disebabkan oleh melemahnya sektor manufaktur yang selama ini menjadi pencipta utama lapangan kerja dengan pendapatan stabil.

"Lapangan pekerjaan yang bisa menciptakan pekerjaan untuk kelas menengah adalah manufacturing. Masalahnya dalam beberapa tahun terakhir share manufacturing terhadap GDP mengalami penyusutan. Jadi ini adalah challenge yang harus kita hadapi," ujar Chatib dalam acara Economic Outlook SMBC, Selasa 18 Februari 2025.

Kinerja Manufaktur Melemah
Sepanjang 2024, industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan kinerja yang lesu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur hanya tumbuh 4,43 persen angka terendah dalam tiga tahun terakhir. 
 
Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencatat kontraksi selama lima bulan berturut-turut, dengan angka di bawah 50 pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6).

Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi manufaktur selama lima bulan berturut-turut adalah pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, ketika aktivitas ekonomi sempat terhenti akibat kebijakan pembatasan sosial.

Meningkatnya Pekerjaan di Sektor Informal
Selain perlambatan sektor manufaktur, Chatib juga menyoroti tren menurunnya penciptaan lapangan kerja formal. Padahal, sektor formal umumnya menawarkan upah yang lebih tinggi dan stabil, sehingga mendukung pertumbuhan kelas menengah.

"Pada 2019-2024 sebagian besar pekerjaan yang tercipta adalah sektor informal inilah yang menjelaskan dimulainya gig economy, serta pekerjaan informal lainnya serta ada pengaruh Covid inilah yang menjelaskan kenapa kelas menengah kita mengalami penyusutan," jelasnya.

Pekerjaan di sektor gig economy meliputi pengemudi ojek online, kurir, serta pekerja lepas di sektor jasa. Namun, pekerjaan ini cenderung lebih rentan karena tidak sepenuhnya terlindungi dalam skema perlindungan sosial, mengingat mayoritas pekerjanya berstatus paruh waktu.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya