Tanpa Restu Kapolri, Polisi Dilarang Pimpin Ormas

Perwira Menengah (Pamen) maupun Tinggi (Pati) Polri harus mengantongi restu Kapolri bila ingin menjadi ketua atau anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Izin Kapolri tersebut diperlukan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Sebab polisi harus merangkul semua golongan tanpa terkecuali.

"Dilarang menjabat sebagai pimpinan ormas karena polisi harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso kepada RMOL, Rabu 19 Februari 2025.

Sugeng menegaskan, keikutsertaan polisi dalam kegiatan ormas juga harus seizin Kapolri. 

"(Sebab) menjadi ketua ormas akan menimbulkan konflik kepentingan," kata Sugeng.

Sugeng menerangkan, hal itu diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 16 huruf d, yang menyebut polisi dilarang menjadi pengurus atau anggota organisasi tertentu tanpa seizin Kapolri.