Berita

Khalid Zabidi/Ist

Politik

Mahasiswa Perlu Pahami Prabowo Baru 100 Hari Memerintah

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 22:03 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aksi demontrasi mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap menjadi bentuk luapan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia memicu spekulasi bahwa program pemerintah Presiden Prabowo menimbulkan kemarahan dan penolakan oleh para mahasiswa.

Salah satu protes mahasiswa adalah kebijakan Presiden soal efisiensi anggaran, mereka khawatir beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak di bayarkan.

“Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen,” kata mantan aktivis BEM SI, Fauzan Irvan, Selasa, 18 Februari 2025.


Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa.

"Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," minta Fauzan Irfan.

Mantan Presiden BEM UPI Bandung tahun 2018 ini meneruskan bahwa mahasiswa harus tetap kritis menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan di Indonesia namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah di koreksi.

"Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti di dukung juga," ungkapnya.

Mahasiswa perlu mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan.

"Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya," sebutnya.

Hal senada juga di kemukakan Khalid Zabidi aktivis reformasi 98 dari ITB yang mengatakan bahwa mahasiswa mesti obyektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih, perlu waktu untuk lakukan evaluasi.

"Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat," kata Khalid yang juga adalah kader Partai Golkar.

Kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.

"Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi publik pemerintah kepada publik, masyarakat tidak mendapatkan substansi dan manfaat dari program pemerintah Prabowo," tegas Khalid Zabidi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya