Berita

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Gagasan KIM Plus Permanen Tidak Ganggu Fungsi Check and Balances

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 20:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung soal ide Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menginginkan KIM Plus berjalan secara permanen.

"Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” kata Ahmad Muzani di Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 18 Februari 2025.


Muzani menerangkan gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).

Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik untuk jalan bersama kembali atau tidak ke depannya.

"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," ujarnya. 

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan. 

"Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” demikian Ahmad Muzani.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya