Berita

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Tanggapi Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Jangan Halangi Hak Siswa Lain!

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 18:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana aksi demo menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua menjadi isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.  
Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengimbau agar pelaksanaan unjuk rasa dilakukan dengan baik dan tanpa melibatkan kekerasan. 

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025. 

Ia juga mengingatkan pendemo yang menolak MBG agar tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat program tersebut. 

Ia juga mengingatkan pendemo yang menolak MBG agar tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat program tersebut. 

"Kedua, kalau ada yang menolak MBG, karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," tegas Hasan. 

Ketua PCP itu lebih lanjut menyarankan bagi mereka yang menolak program ini agar menyampaikannya langsung kepada pihak sekolah tanpa perlu melakukan aksi demonstrasi. 

"Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang kami enggak usah dikasih, enggak apa-apa," kata Hasan.

Solidaritas Pelajar West Papua menyerukan agara menggelar aksi demonstrasi menolak MBG di beberapa kota di tanah Papua, salah satunya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Senin, 17 Februari 2025. 

Kepolisian Resor Jayawijaya mengimbau pelajar dan mahasiswa agar tidak ikut serta dalam demonstrasi penolakan MBG di Wamena. 

Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP Soeparmanto, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepala sekolah mengarahkan siswa agar tidak terlibat dalam aksi tersebut, mengingat tidak semua siswa menolak program ini.

Ia juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan pihak tertentu.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya