Berita

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Tanggapi Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Jangan Halangi Hak Siswa Lain!

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 18:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana aksi demo menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua menjadi isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.  
Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengimbau agar pelaksanaan unjuk rasa dilakukan dengan baik dan tanpa melibatkan kekerasan. 

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025. 

Ia juga mengingatkan pendemo yang menolak MBG agar tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat program tersebut. 

Ia juga mengingatkan pendemo yang menolak MBG agar tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat program tersebut. 

"Kedua, kalau ada yang menolak MBG, karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," tegas Hasan. 

Ketua PCP itu lebih lanjut menyarankan bagi mereka yang menolak program ini agar menyampaikannya langsung kepada pihak sekolah tanpa perlu melakukan aksi demonstrasi. 

"Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang kami enggak usah dikasih, enggak apa-apa," kata Hasan.

Solidaritas Pelajar West Papua menyerukan agara menggelar aksi demonstrasi menolak MBG di beberapa kota di tanah Papua, salah satunya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Senin, 17 Februari 2025. 

Kepolisian Resor Jayawijaya mengimbau pelajar dan mahasiswa agar tidak ikut serta dalam demonstrasi penolakan MBG di Wamena. 

Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP Soeparmanto, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepala sekolah mengarahkan siswa agar tidak terlibat dalam aksi tersebut, mengingat tidak semua siswa menolak program ini.

Ia juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan pihak tertentu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya