Tanggapi Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Jangan Halangi Hak Siswa Lain!

Rencana aksi demo menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua menjadi isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.  
Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengimbau agar pelaksanaan unjuk rasa dilakukan dengan baik dan tanpa melibatkan kekerasan. 

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025. 

Ia juga mengingatkan pendemo yang menolak MBG agar tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat program tersebut. 

"Kedua, kalau ada yang menolak MBG, karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," tegas Hasan. 

Ketua PCP itu lebih lanjut menyarankan bagi mereka yang menolak program ini agar menyampaikannya langsung kepada pihak sekolah tanpa perlu melakukan aksi demonstrasi. 

"Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang kami enggak usah dikasih, enggak apa-apa," kata Hasan.

Solidaritas Pelajar West Papua menyerukan agara menggelar aksi demonstrasi menolak MBG di beberapa kota di tanah Papua, salah satunya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Senin, 17 Februari 2025. 

Kepolisian Resor Jayawijaya mengimbau pelajar dan mahasiswa agar tidak ikut serta dalam demonstrasi penolakan MBG di Wamena. 

Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP Soeparmanto, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepala sekolah mengarahkan siswa agar tidak terlibat dalam aksi tersebut, mengingat tidak semua siswa menolak program ini.

Ia juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan pihak tertentu.