INDONESIA telah memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Era Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menjanjikan ketegasan dan keberanian, kini mulai menunjukkan warnanya —bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam pilihan diksi yang diucapkan di hadapan publik.
Sabtu, 15 Februari 2025, di Sentul Convention Center, Prabowo dengan tenang —tapi jelas terdengar— mengucapkan kata “ndasmu” hingga tiga kali dalam orasinya. Kata ini, bagi orang Jawa, terutama Mataraman, merupakan ungkapan yang kasar, jauh dari sekadar “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.
Lebih dari itu, kata ini mencerminkan ekspresi ketidaksabaran, kemarahan, atau penghinaan. Dan ini bukan pertama kalinya. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah beberapa kali menggunakan kosakata ini: “ndasmu” —sebuah nada penuh penghinaan yang menyasar kondisi isi kepala seseorang.
Ia pernah mengucapkannya pada 2019 saat mengomentari pertumbuhan ekonomi 5 persen di era Jokowi, pernah di hadapan kader PAN, dan pernah pula dalam debat Pilpres 2024. Kali ini, sasaran umpatan halusnya para pengkritik yang meragukan program makan bergizi gratis dan mereka yang mengatakan bahwa ia masih dikendalikan Jokowi.
Namun, pertanyaannya: apakah pantas seorang presiden berbicara demikian?
Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuatnya, tapi juga dari cara ia berkomunikasi. Kata-kata mencerminkan karakter, dan dalam politik, kata-kata adalah senjata.
Di tangan pemimpin yang bijak, kata-kata menenangkan rakyat, membangun harapan, dan merangkul perbedaan. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang emosional, kata-kata bisa menjadi pisau tajam yang melukai demokrasi.
Sejarah mencatat bagaimana para pemimpin besar menggunakan kata-kata sebagai alat perubahan. Soekarno berpidato dengan gaya membakar semangat, Habibie berbicara dengan ketajaman intelektual, dan Gus Dur merangkul lawan politik dengan humor yang menggugah tawa, bukan umpatan.
Prabowo, dengan latar belakang militernya, tampaknya lebih memilih pendekatan yang lain. Ada nada defensif dalam ucapannya, seolah kritik adalah ancaman yang harus segera ditumpas, bukan masukan yang perlu didengar.
Sikap ini mengingatkan pada para pemimpin otoriter yang melihat oposisi bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai gangguan yang harus dibungkam. Sebuah alarm tanda bahaya bagi demokrasi sejati.
Sebagai mantan jenderal, Prabowo terbiasa dengan dunia militer yang hierarkis, di mana perintah adalah hukum dan kepatuhan adalah keharusan. Namun, sebagai pemimpin sipil, ia harusnya beradaptasi dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat.
Penggunaan kata “ndasmu” menunjukkan bahwa adaptasi ini tampaknya masih jauh dari sempurna. Reaksi emosional terhadap kritik mengindikasikan bahwa Prabowo lebih nyaman dengan lingkungan di mana loyalitas tanpa syarat lebih dihargai daripada diskusi terbuka.
Ironisnya, ia sendiri pernah berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, kritik akan dihormati. Tetapi jika kritik dibalas dengan kata kasar, bagaimana nasib demokrasi ke depan?
Ucapan seorang presiden bukan sekadar refleksi pribadi, tetapi juga representasi dari nilai yang ia bawa dalam pemerintahannya. Jika di awal masa kepresidenannya saja sudah ada indikasi intoleransi terhadap kritik, maka ini bisa menjadi alarm bahaya bagi kebebasan berekspresi di masa depan.
Seorang pemimpin yang tidak tahan dikritik biasanya akan melangkah lebih jauh: dari sekadar mengumpat, menjadi membungkam. Dari hanya melontarkan kata kasar, menjadi melabeli lawan politik sebagai musuh negara.
Sejarah dunia telah menunjukkan bahwa demokrasi tidak mati dalam semalam, melainkan perlahan-lahan, dimulai dari sikap pemimpin yang anti-kritik. Berbekal arogansi kekuasaan, ini bisa berlanjut ke aksi pembungkaman, kriminalisasi, bahkan pembunuhan.
Naudzubillah.
Seorang pemimpin besar tidak akan jatuh hanya karena kritik. Justru, kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Jika Prabowo benar-benar ingin membuktikan bahwa ia bukan boneka, bukan sekadar pelaksana program Jokowi, maka cara terbaik adalah menunjukkan kepemimpinan yang matang —bukan dengan mengumpat, tetapi dengan menjawab kritik melalui tindakan nyata.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga bijak. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan keteladanan.
Maka, jika ada yang bertanya, “Apakah pantas seorang presiden berkata kasar?” Jawabannya jelas dan lantang: tidak. Sungguh tidak.
Dan jika ada yang ingin membela dengan berkata, “Ah, itu hanya ekspresi spontan,” maka mari kita jawab dengan satu kata Jawa yang lebih beradab: “Sirahmu!”
*Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an
