Berita

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya/Net

Dunia

Jepang Ajukan Permohonan Bebas Tarif Baja dan Aluminium yang Ditetapkan Trump

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengenakan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium, tidak dapat diterima oleh mitra ekonominya. 

Salah satunya Jepang, Negeri Matahari Terbit itu telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat agar dibebaskan dari tarif 25 atas impor baja dan aluminium serta tarif timbal balik lainnya. 

Mengutip laporan dari Kyodo News, pada Minggu, 16 Februari 2025, permintaan tersebut diajukan ketika Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.


Iwaya mengungkapkan bahwa Jepang ingin terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut mengenai langkah-langkah ekonomi ini, serta memperkuat hubungan antara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan keamanan. 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Iwaya juga menyatakan niatnya untuk segera mengadakan pembicaraan lebih mendalam yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara.

"Jepang berharap untuk segera berdialog lebih lanjut mengenai masalah ini dan menemukan solusi yang saling menguntungkan," kata Iwaya, seperti yang dikutip oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.

Trump telah mengumumkan serangkaian kebijakan tarif sebagai bagian dari kebijakan "America First," yang menargetkan impor baja dan aluminium. 

Ia baru saja menandatangani proklamasi yang akan mengenakan tarif 25 persen pada kedua komoditas tersebut mulai 12 Maret mendatang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi industri baja domestik AS.

AS merupakan mitra dagang terbesar Jepang, yang mengimpor berbagai produk dari Jepang, termasuk mobil dan barang elektronik. 

Data pemerintah Jepang mencatat, pada tahun lalu, Jepang memiliki surplus perdagangan sebesar 8,64 triliun yen (57 miliar dolar AS) dengan Amerika Serikat.

Meski ada ketegangan terkait tarif, kedua negara sepakat untuk terus berkomunikasi lebih intensif guna memperkuat hubungan ekonomi mereka di masa depan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya