Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance/Net
Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance dikecam oleh pemerintah Jerman karena dianggap ikut campur terhadap dinamika politik di negara itu.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengecam pidato Vance di Konferensi Keamanan Munich, di mana ia mendesak Jerman untuk mencabut “firewall” mereka dan mengizinkan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) masuk ke pemerintahan federal.
Scholz menegaskan bahwa dukungan terhadap AfD bertentangan dengan komitmen Jerman untuk tidak pernah membiarkan fasisme bangkit kembali.
"Komitmen untuk tidak pernah lagi tidak dapat didamaikan dengan dukungan untuk AfD," tegas Scholz di hadapan para pemimpin dunia yang hadir dalam konferensi tersebut, seperti dimuat
Telegraph pada Minggu, 16 Februari 2025.
Scholz juga menuding AfD telah meremehkan kekejaman Nazi, termasuk kamp konsentrasi di Dachau yang dikunjungi Vance pada hari Jumat lalu, 14 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan pihak luar dalam proses demokrasi mereka.
“Itu tidak dilakukan, tentu saja tidak di antara teman dan sekutu. Ke mana demokrasi kita akan bergerak selanjutnya, terserah kita untuk memutuskan,” ujar Scholz.
Pernyataan tegas Scholz ini mendapat dukungan dari berbagai politisi Jerman lainnya.
Friedrich Merz, pemimpin Partai Demokrat Kristen (CDU) yang saat ini memimpin jajak pendapat untuk kanselir, turut mengkritik pidato Vance.
Sementara itu, Partai Demokrat Sosial yang dipimpin Scholz berada di posisi ketiga atau keempat dalam survei, dengan AfD di posisi kedua.
Pada hari Jumat, 14 Februari 2025 di Munich, kandidat kanselir dari AfD, Alice Weidel, dilaporkan bertemu dengan Vance.
AfD, yang sebagian fraksinya diklasifikasikan sebagai ekstremis oleh intelijen Jerman, menghadapi pengucilan politik oleh partai-partai utama di Parlemen Jerman.
Beberapa anggota AfD bahkan telah dihukum karena melanggar hukum Jerman yang melarang penggunaan simbol dan slogan Nazi.
Praktik pengucilan politik ini dikenal sebagai “firewall,” yang oleh Vance dalam pidatonya dinilai sebagai penghalang bagi suara sah pemilih.
Dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich, Vance mengkritik kebijakan Eropa terhadap kebebasan berbicara, mengklaim bahwa pembatasan tersebut merupakan ancaman yang lebih besar daripada isu pertahanan NATO.
Namun, para hadirin yang awalnya berharap mendengar rencana pemerintahan Trump terkait perundingan damai Ukraina justru dikejutkan oleh fokus Vance pada isu kebebasan berbicara dan migrasi.
Scholz dengan tajam menanggapi kritik Vance tersebut dalam sesi tanya jawab.
Saat ditanya oleh pemimpin redaksi
The Economist, Zanny Minton Beddoes, apakah ada poin dari pidato Vance yang patut dipertimbangkan, Scholz menjawab dengan sarkasme yang disambut tawa hadirin.
“Maksud Anda semua diskusi yang sangat relevan tentang Ukraina dan keamanan di Eropa?” sindir Scholz.
Scholz juga membela kebijakan Jerman dan Eropa terkait pembatasan ujaran kebencian.
"Kebebasan berbicara di Eropa berarti Anda tidak menyerang orang lain dengan cara yang melanggar hukum di negara kita,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ujaran kebencian, baik di dunia digital maupun analog, tidak boleh menjadi bagian dari debat publik di masyarakat yang demokratis.
