Berita

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (kanan)/Ist

Politik

Bambang Soesatyo:

Biaya Politik Mahal dan Politik Uang Jadi Masalah Utama

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 08:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas Indonesia mendapat dukungan dari Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Karena sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. 

"Saat ini sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan 'menghalalkan' money politics," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

Untuk itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional. Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

"Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa," kata Bamsoet. 

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, kata Bamsoet, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa. 

Dengan memadukan nilai-nilai lokal, kepentingan nasional, dan tantangan global, sistem politik ini dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.

Bamsoet menambahkan, biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60 persen rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu. Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat.



Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya