Asas Dominus Litis dalam RKUHAP Ancam Demokrasi

Asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia. 

Dominus Litis adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan dalam proses peradilan.

Pasalnya, asas tersebut membuat Kejaksaan justru menjadi lembaga super power. Polri pun berpotensi di bawah Kejaksaan. Sedianya, Polri mesti diperkuat sebagaimana KPK dan Kejaksaan agar penegakan hukum bisa lebih independen. 

"Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain ini akan tidak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum. Dan ini sangat-sangat mengancam demokrasi kita dan akan bisa memicu disabilitas," ujar Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri dalam keterangan resminya, Sabtu, 15 Februari 2025. 

Atas dasar itu, Sofyan Tsauri meminta kepada masyarakat untuk terus mendukung dan membantu institusi Polri agar tetap dicintai masyarakat, bisa menjalankan tugas-tugasnya secara baik. 

"Kenapa bisa demikian? Bayangkan kalau Kepolisian institusi yang kita cintai ini dirusak, nama baiknya. Kemudian kepada siapa kita mau mengadukan setiap permasalahan-permasalahan kita. Lebih baik kita dikuasai 80 tahun oleh polisi-polisi yang kita anggap kurang baik. Daripada satu malam nggak ada polisi,” ujarnya. 

“Artinya betapa posisi Polisi sangat penting. Perlu kita jaga juga dan kita juga perlu membangun kritikan yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan. Mari kita jaga Polri untuk menjadi lebih baik lagi," demikian Sofyan.