Berita

Kuasa hukum korban investasi bodong Eddcash, Melani Lubis (tengah)/Ist

Politik

Korban Investasi Bodong Eddcash Berharap Keadilan ke Prabowo

SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perwakilan korban penipuan investasi bodong Eddcash diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas langkah konkret dalam mendukung penyelesaian kasus penipuan investasi yang merugikan masyarakat. 

Para korban berharap agar proses hukum di pengadilan dapat segera dipercepat, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

Dalam pernyataannya, Melani Lubis menyebutkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. 


"Kami, para korban investasi bodong Eddcash, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajarannya atas perhatian dan langkah-langkah yang telah diambil. Kami berharap proses hukum ini segera diselesaikan demi keadilan bagi kami semua," ujar Melani Lubis dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu, 15 Februari 2025.

Kasus penipuan Eddcash telah menjadi perhatian publik setelah ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang tidak terbukti. 

Berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, modus operandi Eddcash melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dengan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat. 

Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan.

Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama dalam penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan investasi lain yang tidak berhubungan dengan Eddcash.

Melani Lubis juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mempercepat proses hukum kasus tersebut. 

"Kami berharap pihak pengadilan segera memutuskan kasus ini dengan adil dan tegas, sehingga kami, para korban, dapat mendapatkan kembali hak kami yang selama ini terenggut," jelasnya.

Selain itu, para korban meminta agar pemerintah terus memperketat regulasi terhadap investasi berbasis teknologi digital, mengingat maraknya penipuan yang menyasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar. 

"Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong seperti yang kami alami," ungkap dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas investasi ilegal. Beberapa kebijakan perlindungan konsumen dan penguatan regulasi di sektor keuangan menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Melani Lubis bersama para korban lainnya tetap optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil

"Kami percaya bahwa dengan dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintahan Prabowo dan aparat hukum, keadilan akan segera datang bagi kami," tandas Melani.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya