Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jelang Pelantikan, 481 Kepala Daerah Terpilih Jalani Pemeriksaan Kesehatan

SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 06:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari ini, Sabtu, 14 Februari 2025. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu proses yang dilakukan menjelang pelantikan pada 20 Februari 2025.

Berdasarkan surat radiogram Kemendagri (RDG) Nomor 100.2.1.3/644/SJ, registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan para kepala daerah dan wakilnya terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah pukul 08.00-10.00 WIB, kemudian sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 13.00 WIB-15.00 WIB. 

"Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) terpilih diwajibkan melakukan registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Februari 2025 pukul 08.00 sampai 15.00 WIB dalam tiga sesi," demikian isi RDG yang dikutip Sabtu 15 Februari 2025.


Pada hari ini, ada 242 kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Antara lain Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution-Surya, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, hingga Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Untuk Minggu 16 Februari 2025, ada 239 kepala daerah beserta wakilnya akan dicek kesehatannya. Di antaranya Gubernur dan Wagub Bali terpilih I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta, dan Gubernur dan Wagub Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.

Selain pemeriksaan kesehatan, seluruh kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, mengikuti gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya