Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Sangat absurd jika menyatakan hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku adalah pesanan.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, PDIP tidak dapat menilai bahwa survei yang dilakukan LSI merupakan pesanan atau bukan.
"Publik melihatnya berdasarkan fakta dan pemberitaan media. Saya kira terlalu dini untuk menyatakan survei soal Hasto dinilai pesanan lawan," kata Saiful kepada
RMOL, Jumat 14 Februari 2025.
Saiful menilai, jika melihat pemberitaan media dan fakta persidangan, sulit untuk menyatakan atau mengelak Hasto terlibat kasus Harun Masiku.
Karena tidak mungkin KPK tidak memiliki data yang valid, terlebih ada berbagai sadapan dibuka KPK pada sidang praperadilan Hasto.
"Di sidang Hasto kan KPK sudah membuka bukti-bukti dan hasil sadap yang dilakukan, jadi sulit rasanya untuk mengelak," kata Saiful.
Untuk itu, lanjut Saiful, stigma dan penilaian publik sulit untuk terbendung, sehingga sangat absurd untuk menyatakan survei LSI tentang keterlibatan Hasto adalah pesanan.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, publik saat ini sudah sangat cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Sehingga kurang bijak jika menilai survei yang dilakukan secara ilmiah dinilai pesanan.
"Rakyat bisa kurang simpatik dengan berbagai perlawanan terhadap persepsi yang sebenarnya ada dibenak publik, sehingga tidak selayaknya hasil survei dinilai pesanan, padahal publik berpikir survei tersebut adalah benar adanya," pungkas Saiful.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist
