Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri the Global Economic Retreat 2025 pada Rabu, 12 Februari 2025/Ist
Dalam rangkaian acara the World Governments Summit tanggal 11–13 Februari 2025 di Dubai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri the Global Economic Retreat 2025 pada Rabu, 12 Februari 2025.
Kegiatan ini juga dihadiri antara lain oleh para Menteri dari UEA, Bahrain, Turki, Vietnam, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Estonia dan Mesir. Pada pertemuan tersebut, para Akademisi dan Ekonom dari IMF, World Bank, OECD dan beberapa Universitas juga turut hadir membahas tren ekonomi, prioritas global serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.
Pada pertemuan tersebut, para peserta Economic Retreat menyoroti isu terkini yang dihadapi oleh berbagai negara khususnya negara dengan pendapatan menengah ke bawah, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal dan kesehatan. Di sisi lain, negara-negara kaya justru semakin menerapkan kebijakan proteksionisme.
Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dalam negeri masing-masing negara, namun perlu batasan yang jelas untuk implementasi kebijakan proteksionisme, agar tidak menimbulkan hambatan hubungan perdagangan internasional.
Isu lainnya yang disorot adalah gap yang terjadi di negara maju, khususnya antara Amerika Serikat dan Eropa. Revolusi teknologi informasi memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi AS, namun di sisi lain Eropa menghadapi tantangan untuk beradaptasi dalam hal inovasi dan teknologi.
Banyaknya regulasi terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan dinilai justru menjadi penghambat kemajuan ekonomi Eropa.
Diskusi juga menyoroti perkembangan teknologi sebagai salah satu elemen penting dalam dinamika ekonomi global. Di satu sisi, inovasi dan digitalisasi menawarkan potensi positif yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, teknologi juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran akibat otomatisasi dan kesenjangan digital yang semakin melebar antar negara dan individu.
Dalam pembahasan tantangan ekonomi global, Menko Airlangga antara lain menyampaikan optimalisasi kontribusi Bonus Demografi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 75 juta Generasi Z yang menjadi kunci bagi pemanfaatan Bonus Demografi. Waktu yang tersedia bagi pemerintah hanya sekitar satu dekade untuk mengoptimalkan potensi ini,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 13 Februari 2025.
Ia juga menekankan bahwa berbagai kebijakan telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, termasuk investasi pada sektor pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan jaminan sosial, sebagai langkah antisipatif terhadap populasi yang menua.
Menyoroti kebijakan proteksi di Eropa, ekonom sekaligus politikus senior Golkar itu menegaskan bahwa regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) bukanlah fenomena baru.
Sejak abad ke-16, Eropa telah mengimpor berbagai komoditas dari Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit. Namun, regulasi yang semakin ketat saat ini mencerminkan perubahan tuntutan masyarakat Eropa terhadap standar lingkungan dan ketenagakerjaan.
“Kemenangan Indonesia di WTO atas kasus gugatan terhadap Eropa terkait CPO akan berdampak pada aturan EUDR. Aturan tersebut merupakan sikap setengah hati negara Barat terhadap produk sawit Indonesia,” jelasnya.
Menko Airlangga menekankan bahwa Eropa menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi. Tekanan masyarakat terhadap standar lingkungan dan ketenagakerjaan mendorong berbagai aturan baru yang idealnya bersifat sementara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, regulasi ini justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka sendiri.
Terhadap strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Menko Airlangga menyatakan akan terus mendorong investasi dan membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis, termasuk negara-negara di kawasan Teluk melalui pembukaan blok ekonomi dengan Gulf Cooperation Council (GCC).
Indonesia juga terus aktif dalam berbagai forum multilateral seperti OECD, IPEF, dan BRICS, dengan mempertahankan prinsip non-alignment.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
