Efisiensi Anggaran Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal

Langkah Presiden Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga akan memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong tata kelola pemerintah yang transparan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah melalui keterangan tertulisnya, Kamis 13 Februari 2025.

Diketahui, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. 

Najib mengungkapkan, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

“Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Najib.

Najib menerangkan, pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas dengan menekan belanja yang kurang produktif.

“Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” kata Najib.

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini optimis langkah Presiden Prabowo juga akan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi. 

Najib menegaskan, langkah efisiensi anggaran ini juga akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan. 

“Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Najib.

Meski demikian, Najib berpesan, kementerian dan lembaga harus mampu menjelaskan kepada publik agar dapat memahami alasan dan dampak dari penerapan efisiensi atau pemangkasan anggaran ini.

“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” pungkas Najib.