Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin alias Gus Khozin. /Net

Politik

Pembangunan IKN Jalan Terus, Komisi II DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 21:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) didorong untuk terus dilanjutkan dengan perbaikan komunikasi publik yang lebih baik. 

Pasalnya, mengenai anggaran pembangunan IKN, terdapat perubahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) langsung diarahkan ke Otoritas IKN (OIKN).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin alias Gus Khozin berpandangan bahwa  pembangunan proyek IKN dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen negara dalam pemindahan ibukota negara. 


“Pindah ibukota negara dari Jakarta ke IKN merupakan kehendak politik kita sebagai bangsa dan negara. IKN juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo nomer 14. Pilihannya tentu dilanjutkan dengan perbaikan khususnya dalam hal komunikasi publik,” ujar Gus Khozin dalam rapat kerja dengan OIKN di Komisi II DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.

Anggota DPR Dapil Jatim IV ini menyebutkan komunikasi publik OIKN harus mendapatkan perhatian yang serius karena terkait dengan kepercayaan publik dan investor. 

“Komunikasi publik dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Tinggalkan model komunikasi yang basisnya glorifikasi,” katanya.

Menurut Gus Khozin, pemerintah dan OIKN harus membuka ruang komunikasi secara terukur untuk menyampaikan kemajuan pembangunan secara terbuka dan apa adanya. 

“Sampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan basisnya laporan kemajuan,” tegas Gus Khozin. 

Lebih jauh, Gus Khozin juga menyebutkan mengenai anggaran pembangunan IKN, terdapat perubahan dari yang semula melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bergeser langsung ke OIKN. 

“Informasi mengenai pemblokiran anggaran harus didudukkan masalahnya. Yang tepat, pengalihan anggaran dari yang semula melalui Kementerian PU beralih langsung ke OIKN,” tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya