Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto/Ist
Dalam merumuskan sebuah kebijakan, kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP diminta untuk mengundang ahli dan pakar.
Hal itu sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas Proklamator Soekarno atau Bung Karno.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP yang digelar secara Hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu 11 Februari 2025.
“Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas, dalam hal ini konsep
national state dalam merancang Indonesia.
“Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan,
national state, dari
nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu satu
national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas politikus asal Yogyakarta ini.
Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.
“Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat
policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbang saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.
“Maka Soekarno mendirikan PNI dengan spirit kemerdekaan Amerika dalam 4 Juli 1927 karena Amerika dan negara yang melawan kolonialisme yang pertama dalam sejarah peradaban modern. Nah ini maka tradisi intelektual Soekarno dialektika pertama, itu banyak di sejarah Nusantara,” sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan agar kepala daerah PDIP tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno.
Dengan demikian, lanjut Hasto, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.
“Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah,” katanya.
“Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme, dari sinilah muncul suatu ide
geest semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai,” demikian Hasto.
