Berita

Yusril Ihza Mahendra/Repro

Politik

Yusril Sebut Tumpang Tindih Kewenangan Keamanan Laut Butuh Revisi UU

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Pasalnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air Udara (Polairud) di bawah Polri, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun memiliki kewenangan yang kurang lebih sama. 

Berkenaan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra menilai perlu dilakukannya pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," kata Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025. 


Menurut Yusril, diperlukan konsolidasi kelembagaan di pemerintahan agar setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing terhadap kedaulatan laut.

"Kedua, konsolidasi kelembagaan yang sangat perlu juga diminta efisiensi sebenarnya dimana sebenarnya kewenangan dari Polair, dan dimana kewenangan nya Bakamla," kata dia.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, kata Yusril, ke depan akan ditetapkan satu lembaga saja yang memilki kewenangan atas laut.

Pakar Hukum Tata Negara itu lantas menyinggung soal penerapan efesiensi anggaran yang saat tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, dengan diberlakukannya efisiensi anggaran itu dapat menjadikan salah satu upaya untuk menyelesaikan tugas dan kewenangan lembaga yang tumpang tindih.

"Itu apakah kita suatu saat nanti barangkali akan mempunyai satu lembaga yang diberikan kewenangan yang didalamnya itu bisa ada macam-macam instansi sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut," ujarnya.

"Lebih-lebih saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran dimana-mana barangkali juga tumpang-tindih tumpang-tindih ini dapat kita selesaikan bersama," demikian Yusril.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya