Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Utang Negara Membengkak, Efisiensi Anggaran Harus Tepat Sasaran

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan dari banyak pihak.

Menurut politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto, efisiensi ini penting dalam pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. 

"Termasuk beban utang negara yang cukup besar," kata Didik, seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Selasa 11 Februari 2025.


Kendati begitu, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kita dukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo, namun saya berharap untuk sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, kesehatan, program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan, sebaiknya tetap menjadi target prioritas belanja," paparnya.

Selain itu, Didik juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). 

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa kementerian, lembaga, serta aparatur negara harus memastikan pelayanan yang transparan dan profesional.

“Jangan arogan, sewenang-wenang, menyakiti hati rakyat dan mempertontonkan kemewahan pada publik. Pastikan institusi pemerintahan bersih dan bebas korupsi," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya