Kondisi terkini Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Ist
Potensi mangkraknya proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa jadi merupakan "karma" dari sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengolok-olok proyek Hambalang di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik yang juga dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam menilai bahwa setiap presiden pasti memiliki legacy atau warisan kebijakan masing-masing yang patut dihargai.
Saiful berpandangan tidak etis bagi seorang presiden untuk mengkritik kebijakan presiden sebelumnya dengan cara yang menghina atau mengolok-olok.
"Misalnya dengan mengolok-olok kebijakan Hambalang yang dilakukan oleh Jokowi kepada SBY. Tentu hal tersebut sebenarnya tidak etis,” kata Saiful kepada
RMOL, Selasa 11 Februari 2025.
Menurutnya, tindakan seperti itu bisa berbalik menjadi karma. Karena nasib IKN berpotensi sama dengan Hambalang.
“Bisa jadi IKN buah dari karma Jokowi mengolok-olok proyek Hambalang pada era SBY," ujar Saiful.
Ia juga menekankan pentingnya bagi presiden untuk saling menghargai dan tidak saling merendahkan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintahan.
"Jika terjadi demikian, maka dikhawatirkan publik akan berpikir jelek terhadap presiden tersebut, bisa jadi rakyat akan berpikir bahwa presidennya saja saling olok, apalagi rakyat," kata Saiful.
Lebih jauh, Saiful menyatakan bahwa sikap saling menghargai antar presiden sangat penting dalam berpolitik.
“Mestinya saling menjaga dan saling menghormati, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2025.
Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
