Berita

Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist

Politik

Wariskan Banyak Masalah, Jokowi Harus Diseret ke Penjara

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi banyak warisan masalah dari era pemerintahan sebelumnya yakni Joko Widodo alias Jokowi.

Persoalan tersebut mulai dari utang negara yang terus membengkak, anomali tata kelola pemerintahan, hingga maraknya korupsi dan nepotisme, sederet persoalan besar ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru.

Pengamat politik Andi Yusran menilai, dengan banyaknya permasalahan bangsa yang ditinggalkan Jokowi, sangat wajar jika saat ini sebagian rakyat mendesak agar Presiden ke-7 RI itu diadili dan diseret ke penjara.


"Anggota DPR dan penegak hukum harus segera merespons tuntutan mengadili Jokowi sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat dan juga kepada Tuhan," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin 10 Februari 2025.

Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai menunjukkan langkah dan strateginya untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi. Prabowo  berupaya keras membuktikan pemerintahannya mampu membawa perubahan nyata.

Beberapa kebijakan yang diambil, seperti penghentian proyek jalan tol baru, efisiensi anggaran, dan penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi sinyal awal adanya perubahan arah kebijakan.

Publik kini menunggu, apakah Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari warisan politik Jokowi dan menata ulang pemerintahan dengan lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.

"Luka ketidakadilan yang dirasakan publik kepada Jokowi semasa berkuasa, kini  menggema menjadi gerakan tuntutan Jokowi Diadili," tandas Andi Yusran.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya