Berita

Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist

Politik

Wariskan Banyak Masalah, Jokowi Harus Diseret ke Penjara

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi banyak warisan masalah dari era pemerintahan sebelumnya yakni Joko Widodo alias Jokowi.

Persoalan tersebut mulai dari utang negara yang terus membengkak, anomali tata kelola pemerintahan, hingga maraknya korupsi dan nepotisme, sederet persoalan besar ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru.

Pengamat politik Andi Yusran menilai, dengan banyaknya permasalahan bangsa yang ditinggalkan Jokowi, sangat wajar jika saat ini sebagian rakyat mendesak agar Presiden ke-7 RI itu diadili dan diseret ke penjara.


"Anggota DPR dan penegak hukum harus segera merespons tuntutan mengadili Jokowi sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat dan juga kepada Tuhan," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin 10 Februari 2025.

Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai menunjukkan langkah dan strateginya untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi. Prabowo  berupaya keras membuktikan pemerintahannya mampu membawa perubahan nyata.

Beberapa kebijakan yang diambil, seperti penghentian proyek jalan tol baru, efisiensi anggaran, dan penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi sinyal awal adanya perubahan arah kebijakan.

Publik kini menunggu, apakah Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari warisan politik Jokowi dan menata ulang pemerintahan dengan lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.

"Luka ketidakadilan yang dirasakan publik kepada Jokowi semasa berkuasa, kini  menggema menjadi gerakan tuntutan Jokowi Diadili," tandas Andi Yusran.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya