Berita

Anggota Komisi XI DPR Fathi/RMOL

Politik

Komisi XI Desak DJP Benahi Sistem Coretax

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menindaklanjuti secara serius masalah yang ditemukan di sistem perpajakan digital atau Coretax.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Fathi, sistem tersebut harusnya menjadi solusi dalam masalah perpajakan. 

"Tadi sudah komit bahwa pada kesimpulan rapat itu beberapa di antaranya itu Dirjen pajak berkomitmen akan menindaklanjuti dengan cepat dan serius terkait ini, sehingga pendapatan negara tidak terganggu," kata Fathi kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025. 


Meski begitu, Legislator Demokrat ini menilai mewajari jika sistem tersebut terkendala. Pasalnya, sistem tersebut juga baru juga diluncurkan. 

"Sebetulnya kalau sistem ini berjalan baik, ini akan sangat memudahkan para wajib pajak untuk memproduksi laporan pajak, sebetulnya," katanya. 

"Hanya memang pada implementasinya ada beberapa hal yang masih belum berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan perencanaan begitu," imbuh Fathi. 

Lebih jauh, dikatakan Fathi, Komisi XI DPR sudah meminta pihak berwenang untuk mengevaluasi sistem tersebut. Meski sempat ada masukan untuk ditunda pelaksanaannya, namun DPR minta agar sistem tetap berjalan dan evaluasi dilakukan. 

"Secara berkala akan dilakukan evaluasi seperti itu. Yang jelas, memang Coretax ini adalah hal yang sangat penting," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya