Ibu Kota Nusantara/Istimewa
Efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya.
Secara khusus ia menyoroti pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80 persen dari DIPA 2025, dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Akibatnya, PU pun memangkas anggaran IKN dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.
"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG (makan bergizi gratis) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Indra, Senin 10 Februari 2025.
Bila mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran.
Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, Inpres Prabowo ini patut mendapat dukungan.
"Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat," terang Indra.
Legislator asal Dapil Papua Selatan itu juga menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di Otorita IKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Di mana sebesar Rp26,7 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan Sarana dan Prasarana seperti jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.
"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," tutur Indra.
Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada 2028 atau di akhir masa jabatan pada 2029.
Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.
"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tandas Indra.
