Berita

ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Ist

Politik

Amien Rais:

ASN Menolak Pindah ke IKN

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga kuat menolak rencana pemerintah memindahkan mereka ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 10 Februari 2025.

"Saya duga keras ASN menolak dipindah ke IKN," kata Amien Rais.


Menurut Amien Rais, salah satu alasan ASN menolak dipindahkan ke IKN adalah karena di sana belum adanya fasilitas pendidikan buat anak-anak mereka yang masih bersekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA. 

"Apalagi belum ada universitas dan lain-lain. Kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka," kata Amien Rais.

Amien Rais juga mengingatkan bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak.

"IKN itu abal-abal," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Pemerintah menunda pemindahan ASN ke IKN sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mulanya pemindahan dijadwalkan pada Januari 2025.

Penundaan itu tertuang dalam surat resmi yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari.

"Bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian surat KemenPANRB.

Surat itu menjelaskan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kementerian atau Lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih (KMP) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN, lanjut surat tersebut, juga masih dalam penyesuaian hingga akhir 2024 karena ada perubahan jumlah K/L.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya