Berita

ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Ist

Politik

Amien Rais:

ASN Menolak Pindah ke IKN

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga kuat menolak rencana pemerintah memindahkan mereka ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 10 Februari 2025.

"Saya duga keras ASN menolak dipindah ke IKN," kata Amien Rais.


Menurut Amien Rais, salah satu alasan ASN menolak dipindahkan ke IKN adalah karena di sana belum adanya fasilitas pendidikan buat anak-anak mereka yang masih bersekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA. 

"Apalagi belum ada universitas dan lain-lain. Kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka," kata Amien Rais.

Amien Rais juga mengingatkan bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak.

"IKN itu abal-abal," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Pemerintah menunda pemindahan ASN ke IKN sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mulanya pemindahan dijadwalkan pada Januari 2025.

Penundaan itu tertuang dalam surat resmi yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari.

"Bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian surat KemenPANRB.

Surat itu menjelaskan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kementerian atau Lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih (KMP) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN, lanjut surat tersebut, juga masih dalam penyesuaian hingga akhir 2024 karena ada perubahan jumlah K/L.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya