Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Amien Rais: Bawa Mulyono ke Pengadilan

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 07:56 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono harus segera dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dugaan korupsi sistematis selama 10 tahun berkuasa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 10 Februari 2025.

"Kemana pun Jokowi alias Mulyono lari dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya," kata Amien Rais.


Menurut Amien Rais, salah satu korupsi Mulyono yang patut dipertanggungjawabkan adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terancam mangkrak. 

"IKN yang gagal itu salah satu kejahatan Mulyono," kata mantan Ketua MPR RI ini.

Amien Rais juga mengingatkan bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak.

"IKN itu abal-abal," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN yang sudah menelan anggaran Rp89 triliun dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya