Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan/Ist

Politik

Fraksi PKS Soroti Mekanisme Hibah Dua Kapal Patroli dari Jepang

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 03:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri merupakan salah satu strategi untuk memperkuat postur pertahanan nasional dengan efisiensi anggaran.

Namun Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan mekanisme penerimaan hibah ini memerlukan pengkajian mendalam terkait manfaat, ketergantungan terhadap negara pemberi, serta implikasi politik dan hukum.
 
Oleh karena itu, pembahasan persetujuan hibah Alpalhankam harus mempertimbangkan aspek strategis, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa hibah tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.
 

 
“Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Jepang patut kita apresiasi, jelas merupakan strategi untuk memperkuat pertahanan kita. Namun, perlu dikaji aspek strategis, transparansi, dan serta keuntungan bagi kepentingan nasional,” kata Aher akrab disapa dalam keterangannya, Minggu, 9 Februari 2025.
 
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan bahwa hibah Alpalhankam di satu sisi dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. 

Akan tetapi, menurutnya ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah.

“Satu sisi hibah Alpalhankam dari Jepang berupa 2 kapal patroli dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan kita khususnya di wilayah laut, akan tetapi di sisi lain sangat perlu diperhatikan adalah resiko ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah,” bebernya.
 
Oleh karena itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut (Kamla) Komisi I DPR ini merekomendasikan pemberi Hibah Alpalhankam perlu Sinergi dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri.

Sambung dia, hibah harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, misalnya melalui kewajiban transfer teknologi dan pelibatan BUMN pertahanan dalam pemeliharaan dan modernisasi peralatan hibah.
 
“Sinergitas antara pemberi Hibah (Jepang) dengan negara kita cukup penting, sebaiknya hibah Alpalhankam tersebut harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya