Pemblokiran Anggaran untuk Pembangunan IKN Realistis

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara anggaran pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) merupakan langkah realistis. Meski terkesan dilematis, keputusan tersebut harus dijalankan demi menyelamatkan program pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebagai proyek warisan Presiden Jokowi, IKN mungkin akan dilanjutkan tapi tidak dalam waktu dekat ini. Butuh biaya yang sangat besar, sementara efek dari pembangunan IKN bagi publik juga tidak bisa dirasakan langsung," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

Untuk saat ini kata Wildan, anggaran negara sedang difokuskan kembali atau refocusing untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membayar cicilan utang. Program MBG dan bayar utang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Apabila biaya pembangunan IKN digelontorkan, maka pembangunannya bisa berlanjut. Berikutnya ada pemindahan Aparat Sipil Negara berikut pejabat publik ke IKN seiring adanya fasilitas di sana. Dua jenis kegiatan ini sudah menelan biaya besar. Jadi harus dipertimbangkan betul pendanaannya," terang Wildan.

Di sisi lain kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, semua pihak tahu bahwa Presiden Prabowo memiliki program unggulan bernama MBG. Kalau MBG tidak mendapatkan pendanaan, Prabowo akan merasakan beban moral.

"Publik akan bertanya, kok programnya sendiri tidak didanai padahal sudah dijanjikan dalam kampanye. Kok malah membiayai program pembangunan presiden sebelumnya yang jelas-jelas butuh biaya sangat besar," tutur Wildan.

Sehingga kata Wildan, bila dibuat sejumlah opsi, penghentian anggaran pembangunan IKN lebih realistis.

"Tanpa harus pindah ke IKN, tata kelola pemerintahan tetap bisa dilaksanakan di Jakarta," pungkas Wildan.