Arab Saudi mengecam keras ide Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk mengusir paksa warga Palestina dan mendirikan negara baru di tanah Arab.
Dalam sebuah pernyataan, Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menolak saran Netanyahu dan menekankan kembali dukungan kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kami mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina, khususnya di Gaza, di mana mereka menghadapi pembersihan etnis yang terus berlanjut," demikian bunyi pernyataan resmi kerajaan, seperti dimuat
WAFA pada Minggu, 9 Februari 2025.
Menurut Arab Saudi, pernyataan Netanyahu telah mengabaikan hak dasar warga Palestina untuk hidup bermartabat di tanah mereka sendiri.
Dalam pernyataan lebih lanjut, kerajaan menyoroti dampak menghancurkan dari agresi Israel di Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 160.000 orang tewas atau terluka. Mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak, yang menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab moral.
Arab Saudi menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina adalah pemilik sah tanah mereka dan tidak dapat diperlakukan sebagai orang asing atau migran yang dapat diusir sesuka hati oleh pendudukan Israel.
Lebih jauh, kerajaan menekankan bahwa mereka yang memiliki pandangan ekstremis seperti itu telah menghambat Israel untuk mencapai perdamaian. Sikap ini juga mencerminkan penolakan terhadap prinsip hidup berdampingan secara damai serta inisiatif perdamaian yang diajukan oleh negara-negara Arab.
"Hak rakyat Palestina atas tanah mereka tidak dapat dicabut dan tidak dapat diambil, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan," lanjut pernyataan itu.
Arab Saudi kembali menegaskan bahwa perdamaian abadi hanya dapat dicapai dengan kembali ke akal sehat dan menerima prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara, sebagai satu-satunya jalan menuju resolusi yang adil dan berkelanjutan.
Dalam sebuah wawancara, Netanyahu menanggapi pertanyaan mengenai syarat yang diajukan Arab Saudi terkait pendirian negara Palestina dalam konteks normalisasi hubungan dengan Israel.
Netanyahu mengatakan Palestina dapat membentuk negaranya sendiri di tanah milik Arab Saudi.
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. Mereka memiliki banyak tanah di sana," ujarnya.
