Unjuk rasa meminta Jokowi diadili di Mapolda Sumut/Ist
Aksi unjuk rasa digelar oleh massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara, di depan Mapolda Sumut, Jalan SM Raja, Km 1,5 Medan, Jumat, 7 Februari 2025. Dalam aksinya mereka meneriakkan desakan agar aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili Joko Widodo karena dinilai terlibat berbagai kasus korupsi yang merugikan rakyat.
“Tangkap dan adili Joko Widodo,” teriak Koordinator aksi, Febrianto Sipayung.
Menurut Febrianto, Jokowi merupakan sosok yang harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Tidak hanya itu berbagai persoalan hukum yang rusak di Indonesia juga disebabkan kepemimpinan Jokowi yang korup.
Ia menjabarkan, kasus-kasus dugaan korupsi dan kebijakan yang menyalahi itu seperti kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), korupsi BMW, korupsi TransJakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, kasus Blok Medan, dugaan korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, pembangunan pagar laut, dan lainnya.
“Meskipun laporan atas kasus-kasus ini telah diajukan ke lembaga penegak hukum namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dalam penyelidikan maupun penyidikan. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian khususnya Polda Sumut bisa segera mengusut dugaan kasus hukum ini secara jelas dan transparan,” tegasnya lagi.
Aliansi juga menuntut investigasi terhadap kebijakan yang terbukti merugikan rakyat, termasuk proyek pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil
“Kebijakan-kebijakan ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan harus segera dievaluasi serta diperbaiki dan meminta kembalikan Polri sebagai Institusi Independen. Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi,” bebernya.
Selain beberapa tuntutan diatas, mereka juga meminta agar Polri kembali berbenah dan kembali menjadi institusi penegak hukum yang independen.
“Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. Polri harus menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan; Menjadi pelindung dan pengayom masyarakat secara profesional,” sebut mereka.
Massa menegaskan mereka akan tetap mengawasi kasus-kasus yang mereka tuntut hingga aparat penegak hukum benar-benar menyelesaikannya.
