Berita

Unjuk rasa meminta Jokowi diadili di Mapolda Sumut/Ist

Nusantara

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di Mapolda Sumut, Minta Jokowi Ditangkap

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aksi unjuk rasa digelar oleh massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara, di depan Mapolda Sumut, Jalan SM Raja, Km 1,5 Medan, Jumat, 7 Februari 2025. Dalam aksinya mereka meneriakkan desakan agar aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili Joko Widodo karena dinilai terlibat berbagai kasus korupsi yang merugikan rakyat.

“Tangkap dan adili Joko Widodo,” teriak Koordinator aksi, Febrianto Sipayung.

Menurut Febrianto, Jokowi merupakan sosok yang harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Tidak hanya itu berbagai persoalan hukum yang rusak di Indonesia juga disebabkan kepemimpinan Jokowi yang korup.


Ia menjabarkan, kasus-kasus dugaan korupsi dan kebijakan yang menyalahi itu seperti kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), korupsi BMW, korupsi TransJakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, kasus Blok Medan, dugaan korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, pembangunan pagar laut, dan lainnya.

“Meskipun laporan atas kasus-kasus ini telah diajukan ke lembaga penegak hukum namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dalam penyelidikan maupun penyidikan. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian khususnya Polda Sumut bisa segera mengusut dugaan kasus hukum ini secara jelas dan transparan,” tegasnya lagi.

Aliansi juga menuntut investigasi terhadap kebijakan yang terbukti merugikan rakyat, termasuk proyek pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil

“Kebijakan-kebijakan ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan harus segera dievaluasi serta diperbaiki dan meminta kembalikan Polri sebagai Institusi Independen. Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi,” bebernya.

Selain beberapa tuntutan diatas, mereka juga meminta agar Polri kembali berbenah dan kembali menjadi institusi penegak hukum yang independen.

“Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. Polri harus menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan; Menjadi pelindung dan pengayom masyarakat secara profesional,” sebut mereka.

Massa menegaskan mereka akan tetap mengawasi kasus-kasus yang mereka tuntut hingga aparat penegak hukum benar-benar menyelesaikannya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya