Berita

Sri Mulyani saat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024/Net

Politik

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Potensial Ganggu Program Prabowo

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 21:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, diprediksi akan mengganggu realisasi program-program Presiden Prabowo Subianto. 

Analisa itu disampaikan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 7 Februari 2025.

"Efisiensi yang dilakukan secara brutal, itu juga berdampak pada program-program di luar dari MBG (makan bergizi gratis)," ujar Bhima. 


Salah satu yang paling disadari masyarakat, pemangkasan anggaran sangat tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang ini, dimana jumlah kementerian jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. 

"Jadi efisiensi ini kan juga kontradiksi sebenarnya, karena di satu sisi nomenklatur kementrian/lembaganya tidak diubah. Jadi bayangkan, kementerian makin banyak, tapi ada efisiensi anggaran," urainya. 


Bhima menyebutkan contoh efek yang akan terjadi, apabila efisiensi anggaran benar-benar akan dijalankan selama setahun ini. 



"Ya, misalnya program-program di level Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian untuk mendorong industri berdaya saing ekspor membuka pasar-pasar ekspor alternatif, itu susah. Padahal kan di era perang dagang Amerika jilid kedua yang meluas ya, tidak hanya Amerika versus China," tutur Bhima. 



"Jadi kita harus diplomasi internasionalnya juga membuka alternatif perdagangan. Tapi rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas dipangkas. Ini agak-agak sulit ya. Kemudian untuk menjalankan hilirisasi, terutama hilirisasi produk pertanian, itu kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya. 



Oleh karena itu, dia meyakini dampak dari pemangkasan anggaran K/L akan menyasar pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.



"Itu artinya efisiensi bisa mengganggu tercapainya program dan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 4,7 persen. Jadi ini juga hal yang harusnya dikaji dulu oleh pemerintah, sebelum melakukan efisiensi-efisiensi anggaran ini," demikian Bhima menambahkan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya