Berita

Ilustrasi Ibukota Nusantara/Istimewa

Politik

Sudah Tepat Prabowo Setop Anggaran IKN

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam mangkrak. 

Hal ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap anggaran untuk IKN masih diblokir, imbas efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, alokasi anggaran untuk IKN memang sebaiknya dihentikan saja. Lantaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun investasi asing.


"Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya (anggaran) IKN itu nol," kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 7 Februari 2025.

Rocky menambahkan, IKN yang dianggap sebagai warisan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi, tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Justru menimbulkan kerusakan lingkungan serta keraguan investor terkait kepastian hukum dan keamanan.

Oleh karena itu, Rocky menyebut fokus anggaran sebaiknya diarahkan untuk program-program yang mendukung ketahanan nasional. Seperti program makanan bergizi gratis dan pengembangan energi, daripada melanjutkan pendanaan untuk proyek IKN.

"IKN mau jadi apa? Mau jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia? Ya tidak bisa itu," sindirnya.

Rocky pun mendorong Prabowo agar anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya, dan dialihkan ke program-program yang lebih mendukung pengembangan SDM dan ketahanan nasional.

"Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi memberikan anggaran satu rupiah pun di situ (IKN)," tutup dosen Ilmu Filsafat itu.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya