Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 7 Februari 2025/RMOL
Sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) digelar di Istana Kepresidenan Bogor dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang, 7 Februari 2025.
Dalam pidato pembuka, Prabowo menjelaskan bahwa DPN pembentukannya telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, tetapi baru terwujud tahun 2024 lalu.
"Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002," paparnya..
Pada kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya aspek pertahanan bagi suatu negara, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.
"Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan," tegas Prabowo.
Menurutnya, dalam bernegara, tidak cukup aspek ekonomi yang dapat menjamin kemakmuran bangsa. Tetapi diperlukan semangat survival melalui penguatan sistem pertahanan nasional.
"Sekarang mencuat, dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan azas sub realisme. Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita," kata dia.
Hadir mendampingi Prabowo dalam sidang DPN yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.
Terdapat pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
Sejumlah menteri yang tampak hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
