Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri rapim TNI-Polri 2025 yang berlangsung di Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Januari 2025/RMOL
Presiden Prabowo Subianto bakal memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 7 Februari 2025.
Kabar itu diungkap oleh Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulis.
Dikatakan Yusuf, hari ini Prabowo diagendakan menggelar dua pertemuan di Istana Bogor. Pertama ialah sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Selanjutnya, pada pukul 15.30 WIB, Prabowo akan memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI.
"Bapak presiden akan memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI, pukul 15.30 WIB," kata Yusuf.
Prabowo sebelumnya telah melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional serta Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Dewan Pertahanan Nasional itu di perpresnya, tugas, fungsinya memberikan pertimbangan dan masukan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional, ketuanya langsung presiden," ujar Hasan Nasbi kepada awak media akhir tahun lalu.
Menurut Hasan, Dewan Pertahanan Nasional terdiri dari anggota tetap, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, terdapat pula anggota tidak tetap yang berasal dari kementerian lain sesuai situasi.
Hasan juga mengungkapkan perbedaan antara Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional.
"Kalau ketahanan kan lebih kepada ketahanan, ada keamanan juga. Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan," jelasnya.
Dewan Pertahanan Nasional memiliki tiga deputi, yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi. Hasan menambahkan bahwa lembaga ini lebih banyak melibatkan unsur TNI.
"Jadi, kalau di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI," tandas Hasan.
