Berita

Hasil survei The Republic Institute (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Mendes Yandri Masuk Tiga Besar Menteri Teknis Terbaik Prabowo

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 19:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto termasuk salah satu menteri terbaik Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei.

Survei itu dilakukan The Republic Institute yang dirilis secara daring pada Kamis, 6 Februari 2025.

Peneliti Utama The Republic Institute, Sufiyanto menjelaskan, pihaknya membuat sejumlah klasifikasi untuk menilai kinerja menteri yang berkontribusi terhadap citra positif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin pemerintahan selama 100 hari kerja pertama.


"Di sepuluh besarnya itu kelihatan, pertama ada di Menteri Pendidikan Dasar & Menengah Prof. Abdul Mu'ti sebesar 76,4 persen. Lalu yang kedua, ada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin sebesar 75,7 persen. Lalu yang ketiga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto 75,4 persen," ujar Sufiyanto.

Setelah Yandri, dia memaparkan nama menteri yang mendapat kepuasan dengan peringkat keempat ada Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar 74,5 persen, disusul Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Lalu disusul nomor enam ada Pak Erick Thohir Menteri BUMN (69,9 persen), lalu nomor tujuh ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) 67,3 persen, Menteri Komunikasi Digital nomor delapan, Bu Meutya Hafid 66,7 persen," urai Sufiyanto.

"Lalu disusul Pak Profesor Yassierli Menteri Tenaga Kerja 65,4 persen, lalu Pak Syaifullah Yusuf Menteri Sosial 63,2 persen," sambungnya.

Dia menjelaskan, Yandri masuk ke dalam tiga besar menteri yang berkontribusi pada citra positif Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, karena sejumlah kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

"Pak Yandri yang menduduki Menteri yang punya latar belakang politisi yang sangat dipercaya, menurut masyarakat dipercaya sampai pada posisi ini," demikian Sufiyanto menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya