Berita

Kabinet Merah Putih/Net

Politik

Konsisten Bekerja untuk Rakyat, Prabowo Tak ingin Punya Kabinet Cacat

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025.

Presiden juga menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.


Menanggapi pernyataan tegas Prabowo, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pidato tersebut menunjukkan konsistensi Presiden dalam menuntut kinerja optimal dari kabinetnya. 

Menurut Rocky, dalam 100 hari pertama pemerintahan, berbagai permasalahan yang muncul belum bisa diselesaikan secara efektif oleh kabinet yang berjumlah besar ini.

“Sering kali yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo terhalang oleh situasi konkret di masing-masing kementerian. Ada kekacauan koordinasi dalam manajemen pemerintahan,” ujar Rocky Gerung lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 6 Februari 2025.

Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa ancaman reshuffle yang disampaikan Prabowo adalah bentuk tekanan agar para menteri lebih serius dalam menjalankan tugasnya. 

Dosen ilmu filsafat itu menegaskan bahwa kabinet merupakan peralatan yang harus bekerja tanpa cacat untuk memenuhi aspirasi rakyat.

"Jadi kita lihat intonasi dari Presiden Prabowo hendak memberikan penekanan kuat bahwa dia dipilih rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat karena itu dia mengangkat peralatan yang namanya kabinet. Jadi dipastikan kabinet itu untuk mewujudkan aspirasi rakyat," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya