Kasus penyuapan oleh tersangka AN, anak bos Prodia yang diduga menyeret mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, serta keterlibatan AKBP Gogo Galesung dan beberapa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, merupakan indikasi rusaknya sistem dan kultur di tubuh kepolisian.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Cipta Mandiri Aceh, Dr. Khausar, menjelaskan bahwa hukuman kepada para pelaku tidak cukup untuk menghentikan masalah yang sudah menjadi budaya dalam institusi tersebut.
"Reformasi total di tubuh Polri menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata Khausar dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025.
"Jika dibiarkan, situasi ini akan terus berulang dan semakin memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat," tambahnya.
Ia menyoroti bagaimana penanganan kasus-kasus besar sebelumnya justru menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan disiplin di internal Polri.
"Salah satu contoh yang disampaikan adalah kasus Ferdy Sambo yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Ironisnya, tidak sedikit dari perwira yang terlibat kini justru sudah mendapat promosi jabatan dalam waktu kurang dari dua tahun," ungkap dia.
Dalam perspektif kebijakan publik, Dr. Khausar menilai bahwa pembiaran seperti ini menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi dan prinsip meritokrasi di tubuh Polri.
"Padahal, dalam kerangka reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah elemen kunci untuk mewujudkan institusi yang bersih dan profesional," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan ini.
"Publik kini menunggu apakah Presiden Prabowo yang dikenal tegas akan benar-benar berani melakukan reformasi total di tubuh Polri, atau apakah ini hanya akan menjadi sekadar retorika belaka," tandasnya.
