Berita

Ilustrasi jemaah haji Indonesia/Istimewa

Politik

Pangkas Anggaran 2025 hingga 66 Persen, BP Haji Pastikan Kualitas Layanan Tetap Terjaga

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 07:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan penyesuaian untuk anggaran tahun 2025. 

Disampaikan Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, pemangkasan anggaran dilakukan dengan menghapus beberapa pos anggaran. Seperti layanan protokoler, kehumasan, serta manajemen dan kinerja SDM internal. 

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut pemangkasan anggaran yang dilakukan mencapai Rp86,9 miliar atau 66,22 persen dari total pagu awal Rp129 miliar.


Meski ada pemangkasan anggaran, BP Haji memastikan akan tetap menjalankan tugas secara optimal. Efisiensi tidak akan mengurangi kualitas layanan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami memahami pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung kebijakan fiskal nasional sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. BP Haji berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin sebagai badan baru yang dibentuk Presiden, meskipun ada pengurangan anggaran," ujar Gus Irfan dalam keterangannya, dikutip Rabu, 5 Februari 2025.

"Kami akan memastikan seluruh program tetap berjalan dengan optimal," tandasnya.

Untuk saat ini, BP Haji masih berperan sebagai pemberi dukungan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang masih dilaksanakan Kementerian Agama. Pada 2026, BP Haji akan berperan penuh sebagai penyelenggara haji.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya