Berita

Ilustrasi: Kilang Pertamina Cilacap/Ist

Bisnis

CERI: Kebocoran Data PT KPI Harus Menjadi Atensi APH

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 20:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sebuah memo internal PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berisi peringatan terkait kebocoran data dan informasi rahasia perusahaan beredar di grup wartawan sejak Senin, 3 Februari 2025. 

Dalam dokumen tersebut, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI, Sani Dinar melaporkan adanya kebocoran hasil rekap pelelangan tender crude oil ke VP HSSE PT KPI yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak internal perusahaan.  

Berdasarkan isi surat tertanggal 20 Januari 2025 itu, informasi yang bocor muncul dalam surat yang dikirim oleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Surat dari CERI meminta konfirmasi terkait penghilangan Bonny Light Crude dalam daftar tender crude oil untuk RU IV Cilacap. 


Namun, dalam lampiran surat tersebut, ternyata terdapat data hasil rekap pelelangan yang seharusnya bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh peserta tender.  

Dalam memo internal tersebut, PT KPI menegaskan bahwa kebocoran data ini melanggar pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan sebagaimana diatur dalam Code of Conduct. 

Selain itu, perusahaan juga meminta dukungan dari tim Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) untuk segera melakukan investigasi terkait insiden ini.  

Menanggapi bocornya memo internal ini, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan kebenaran data yang diperolehnya dari peserta tender mengenai adanya dugaan permainan oknum bagian perencanaan dengan bagian operasi kilang.   

“Jadi seharusnya dugaan perencanaan jahat itulah yang harus diusut oleh KPK dan Kejaksaan Agung segera, karena dalam proses tender itu harus transparansi dan fair, itu syarat utama agar tidak ada praktik yang merugikan negara,” kata Yusri kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.  

Menurut dia, hasil rekap proses tender itu bukan data rahasia, akan tetapi owner estimated (OE) setiap jenis crude yang ditenderkan itu yang rahasia. 

“Jangan-jangan malah pelapor itu yang diduga membocorkan OE kepada jagoannya itu yang harus diusut APH (aparat penegak hukum),” jelasnya.

“Kebocoran data ini justru menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam proses pengelolaan informasi di internal perusahaan. Seharusnya, PT KPI bukan hanya menelisik kenapa data ini bisa bocor, tetapi harus juga menelisik siapa pihak internal yang bermain membocorkan data-data tender seperti jenis crude dan OE untuk menguntungkan vendor tertentu untuk menjadi atensi pihak APH,” tambah Yusri.

Ia juga menambahkan bahwa CERI sebagai lembaga independen memiliki hak untuk meminta klarifikasi terhadap kebijakan dan proses bisnis yang dilakukan oleh BUMN, terutama jika menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kepentingan hajat hidup orang banyak. 

“Kalau tender dilakukan secara profesional dan transparan, mengapa harus ada informasi yang ditutup-tutupi? Perusahaan harus bisa menjelaskan kepada publik agar tidak ada spekulasi negatif,” lanjutnya.  

Sementara itu, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI Sani Dinar belum memberikan keterangan apapun terkait kebocoran ini. Namun, Sani Dinar melemparkan bahwa akan dijawab oleh Corporate Secretary PT KPI. 

Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari manajemen PT KPI.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya