Berita

Pembangunan Ibu kota Nusantara/Ist

Politik

Mustahil Prabowo Lanjutkan Ambisi Jokowi soal IKN

MINGGU, 02 FEBRUARI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mustahil untuk dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek tersebut menjadi alasan utama.

Salah satu tanda proyek IKN mengalami hambatan besar adalah batalnya Jokowi yang ingin meresmikan istana sebelum akhir masa jabatannya, namun kenyataannya tidak terjadi.


“Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 2 Februari 2025.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Dosen ilmu filsafat itu turut menyoroti kondisi terkini IKN yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa lahan proyek tersebut kembali menyerupai hutan, menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sesuai ekspektasi.

“Bahkan video yang beredar memperlihatkan IKN itu sudah jadi hutan kembali,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, sejak awal pembangunan IKN sudah dipertanyakan dari segi keberlanjutan dan anggarannya. Ia menilai ambisi Jokowi dalam memindahkan ibu kota mustahil diteruskan oleh Prabowo karena keterbatasan APBN.

“Jadi sebetulnya dari awal kita sudah menghitung dengan cermat bahwa tidak mungkin ambisi dari Presiden Joko Widodo hendak dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena batas dari ambisi adalah APBN,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah IKN bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga karena proyek tersebut dinilai tidak masuk akal sejak awal.

“Jadi kalau IKN dibatalkan, bukan sekadar atas nama kekurangan APBN, tetapi karena ketidakmasukakalan dari proyek itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya