Berita

Pembangunan Ibu kota Nusantara/Ist

Politik

Mustahil Prabowo Lanjutkan Ambisi Jokowi soal IKN

MINGGU, 02 FEBRUARI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mustahil untuk dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek tersebut menjadi alasan utama.

Salah satu tanda proyek IKN mengalami hambatan besar adalah batalnya Jokowi yang ingin meresmikan istana sebelum akhir masa jabatannya, namun kenyataannya tidak terjadi.


“Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 2 Februari 2025.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Dosen ilmu filsafat itu turut menyoroti kondisi terkini IKN yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa lahan proyek tersebut kembali menyerupai hutan, menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sesuai ekspektasi.

“Bahkan video yang beredar memperlihatkan IKN itu sudah jadi hutan kembali,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, sejak awal pembangunan IKN sudah dipertanyakan dari segi keberlanjutan dan anggarannya. Ia menilai ambisi Jokowi dalam memindahkan ibu kota mustahil diteruskan oleh Prabowo karena keterbatasan APBN.

“Jadi sebetulnya dari awal kita sudah menghitung dengan cermat bahwa tidak mungkin ambisi dari Presiden Joko Widodo hendak dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena batas dari ambisi adalah APBN,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah IKN bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga karena proyek tersebut dinilai tidak masuk akal sejak awal.

“Jadi kalau IKN dibatalkan, bukan sekadar atas nama kekurangan APBN, tetapi karena ketidakmasukakalan dari proyek itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya