Berita

Pembangunan Ibu kota Nusantara/Ist

Politik

Mustahil Prabowo Lanjutkan Ambisi Jokowi soal IKN

MINGGU, 02 FEBRUARI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mustahil untuk dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek tersebut menjadi alasan utama.

Salah satu tanda proyek IKN mengalami hambatan besar adalah batalnya Jokowi yang ingin meresmikan istana sebelum akhir masa jabatannya, namun kenyataannya tidak terjadi.


“Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 2 Februari 2025.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Dosen ilmu filsafat itu turut menyoroti kondisi terkini IKN yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa lahan proyek tersebut kembali menyerupai hutan, menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sesuai ekspektasi.

“Bahkan video yang beredar memperlihatkan IKN itu sudah jadi hutan kembali,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, sejak awal pembangunan IKN sudah dipertanyakan dari segi keberlanjutan dan anggarannya. Ia menilai ambisi Jokowi dalam memindahkan ibu kota mustahil diteruskan oleh Prabowo karena keterbatasan APBN.

“Jadi sebetulnya dari awal kita sudah menghitung dengan cermat bahwa tidak mungkin ambisi dari Presiden Joko Widodo hendak dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena batas dari ambisi adalah APBN,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah IKN bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga karena proyek tersebut dinilai tidak masuk akal sejak awal.

“Jadi kalau IKN dibatalkan, bukan sekadar atas nama kekurangan APBN, tetapi karena ketidakmasukakalan dari proyek itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya