Berita

Pembangunan Ibu kota Nusantara/Ist

Politik

Mustahil Prabowo Lanjutkan Ambisi Jokowi soal IKN

MINGGU, 02 FEBRUARI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mustahil untuk dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek tersebut menjadi alasan utama.

Salah satu tanda proyek IKN mengalami hambatan besar adalah batalnya Jokowi yang ingin meresmikan istana sebelum akhir masa jabatannya, namun kenyataannya tidak terjadi.


“Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 2 Februari 2025.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Dosen ilmu filsafat itu turut menyoroti kondisi terkini IKN yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa lahan proyek tersebut kembali menyerupai hutan, menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sesuai ekspektasi.

“Bahkan video yang beredar memperlihatkan IKN itu sudah jadi hutan kembali,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, sejak awal pembangunan IKN sudah dipertanyakan dari segi keberlanjutan dan anggarannya. Ia menilai ambisi Jokowi dalam memindahkan ibu kota mustahil diteruskan oleh Prabowo karena keterbatasan APBN.

“Jadi sebetulnya dari awal kita sudah menghitung dengan cermat bahwa tidak mungkin ambisi dari Presiden Joko Widodo hendak dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena batas dari ambisi adalah APBN,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah IKN bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga karena proyek tersebut dinilai tidak masuk akal sejak awal.

“Jadi kalau IKN dibatalkan, bukan sekadar atas nama kekurangan APBN, tetapi karena ketidakmasukakalan dari proyek itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya