Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Airlangga Pimpin Rapat Tingkat Tinggi, Ini yang Dibahas

SABTU, 01 FEBRUARI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. 

Dalam rapat tersebut, Airlangga membahas sejumlah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan beberapa pejabat lainnya.

"Beberapa yang dibahas antara lain memutuskan menjaga tingkat inflasi di level 2,5 persen plus minus 1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia," kata Airlangga dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.


TPIP juga sepakat menargetkan komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen. Selain itu, TPIP juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya. 

Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya dalam waktu dekat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

"Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," sambungnya.

TPIP juga merilis total anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk melindungi gejolak pangan dunia sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

"Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, maupun non fisik," tutup Airlangga.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya