Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Airlangga Pimpin Rapat Tingkat Tinggi, Ini yang Dibahas

SABTU, 01 FEBRUARI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. 

Dalam rapat tersebut, Airlangga membahas sejumlah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan beberapa pejabat lainnya.

"Beberapa yang dibahas antara lain memutuskan menjaga tingkat inflasi di level 2,5 persen plus minus 1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia," kata Airlangga dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.


TPIP juga sepakat menargetkan komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen. Selain itu, TPIP juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya. 

Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya dalam waktu dekat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

"Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," sambungnya.

TPIP juga merilis total anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk melindungi gejolak pangan dunia sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

"Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, maupun non fisik," tutup Airlangga.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya