Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Airlangga Pimpin Rapat Tingkat Tinggi, Ini yang Dibahas

SABTU, 01 FEBRUARI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. 

Dalam rapat tersebut, Airlangga membahas sejumlah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan beberapa pejabat lainnya.

"Beberapa yang dibahas antara lain memutuskan menjaga tingkat inflasi di level 2,5 persen plus minus 1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia," kata Airlangga dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.


TPIP juga sepakat menargetkan komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen. Selain itu, TPIP juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya. 

Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya dalam waktu dekat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

"Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," sambungnya.

TPIP juga merilis total anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk melindungi gejolak pangan dunia sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

"Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, maupun non fisik," tutup Airlangga.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya