Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Airlangga Pimpin Rapat Tingkat Tinggi, Ini yang Dibahas

SABTU, 01 FEBRUARI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. 

Dalam rapat tersebut, Airlangga membahas sejumlah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan beberapa pejabat lainnya.

"Beberapa yang dibahas antara lain memutuskan menjaga tingkat inflasi di level 2,5 persen plus minus 1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia," kata Airlangga dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.


TPIP juga sepakat menargetkan komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen. Selain itu, TPIP juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya. 

Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya dalam waktu dekat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

"Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," sambungnya.

TPIP juga merilis total anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk melindungi gejolak pangan dunia sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

"Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, maupun non fisik," tutup Airlangga.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya