Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Kata Dasco

Kabar diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah, yang semula telah disepakati pada 6 Februari 2025, direpons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Harian DPP Gerindra mengaku sudah mendengar kabar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempercepat pengumuman putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024.

"Kita mendapatkan kabar juga dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya," ujar Dasco kepada wartawan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 31 Januari 2025. 

"Bahwa keputusan pembacaan yang lebih tepat itu antara tanggal 5 atau 4 Februari. Nah sehingga kami sama-sama berpikir, ada juga konsultasi dengan pihak pemerintah," imbuhnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyatakan, Komisi II DPR RI bakal kembali rapat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, untuk menyusun jadwal pelantikan serentak kepala daerah.

Namun, Dasco memastikan pelantikan serentak kepala daerah tetap digelar di Februari 2025.

"Supaya kemudian bisa dilantik secara bersama-sama lebih banyak daripada rencana semula. Sehingga sedang dihitung oleh pemerintah dan KPU, kira-kira kalau diputus oleh MK tanggal 4 atau tanggal 5 Februari, itu kapan waktu pelantikannya. Tapi yang pasti juga di bulan Februari," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan dari pemerintah dan KPU terkait kabar pengunduran jadwal pelantikan Kepala Daerah tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP). 

“Saya sampaikan kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP ke Komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025,” tandasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya juga mengungkap bahwa jadwal pelantikan kepala daerah diundur menjadi 18 hingga 20 Februari 2025 dari semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. 

"Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20 (Februari)," kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.