Berita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)/Ist

Politik

Jamin Keberlanjutan

Program Makan Bergizi Gratis Harus Diundangkan

KAMIS, 30 JANUARI 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto harus segera diundangkan agar memiliki kepastian hukum dan jaminan keberlanjutan. 

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, tanpa dasar hukum yang kuat, program MBG berisiko hanya menjadi uji coba yang tidak berlanjut dalam jangka panjang.

"Pengalaman dalam dua minggu ini memperlihatkan ada semacam pesimisme publik bahwa program ini bisa berjalan secara permanen," ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.


Rocky menekankan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada keberhasilan program ini. Pertaruhan legitimasi Prabowo terletak pada dukungan publik.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa upaya penghematan anggaran yang direncanakan pemerintah kemungkinan diarahkan untuk membiayai proyek sosial ini. 

Namun, program MBG baru bisa dibayangkan secara rasional jika sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memiliki dasar hukum yang kuat.

"Undang-undang makan bergizi gratis misalnya atau apapun nama regulasinya yang disetujui secara formil di DPR supaya ada jaminan 5 tahun ke depan," pungkas Rocky.



Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya