Masuk 100 hari bekerja sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Kabinet Merah Putih, Yandri Susanto memberikan laporan hasil kinerjanya membantu Presiden Prabowo Subianto.
Yandri menyampaikan, bahwa ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari pertama dirinya menjabat.
“Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke-6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 Aksi Prioritas ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’,” ujar Yandri dalam keterangan, Rabu 29 Januari 2025.
Program pertama yang telah Yandri laksanakan bersama kementeriannya adalah penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan itu dilakukan pada kegiatan yang tak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti rapat hingga perjalanan dinas.
Berikutnya adalah menetapkan Arah Pembangunan Desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia.
Yandri emmaparkan 12 aksi prioritas dalam membangun desa, yakni Revitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk Mendukung; Program Makan Bergizi Gratis; Swasembada Pangan Desa; Swasembada Energi dan Air; Hilirisasi Produk Unggulan Desa; Pengembangan Desa Ekspor; Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa; Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa; Digitalisasi Desa dan Desa Wisata Peningkatan Investasi Desa Melalui Pola Kemitraan Nasional dan Luar Negeri.
Selanjutnya Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa; Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Ke-12 Aksi tersebut merupakan arah kebijakan Kementerian dalam Renstra 2025-2029 dan dikonkretkan dalam rencana kerja dan anggaran, mulai tahun 2025 sd 2029. Masing 12 Aksi tersebut akan dikawal oleh masing-masing Unit Kerja Eselon 1,” beber Yandri.
Dilanjutkan Yandri, program berikutnya adalah Konsolidasi Pendataan BUMDes Dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Untuk membantu program prioritas Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis, dia mencanangkan Revitalisasi BUMDes agar dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan.
Selanjutnya, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menginisiasi pemanfaatan minimal 20 persen dana desa, atau setara dengan Rp16 triliun yang diperuntukkan ketahanan pangan di desa.
Kunjungan kerja ke desa menjadi program kelima yang telah dilaksanakan oleh Yandri. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa.
Sejak Oktober 2024-Januari 2025, Yandri bersama wakilnya, Riza Patria telah mengunjungi 47 desa. Mereka selalu menginap di rumah warga selama kunjungan.
Kemendes PDT juga menggelar Lomba Pemuda Pelopor Desa dan Lomba Lainnya. Yandri menilai pemuda dan pemudi adalah pelopor pembangun, termasuk desa. Untuk itu, dia mencanangkan program Lomba Pemuda Pelopor Desa yang bekerja sama dengan bekerja sama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2024 menetapkan 15 Januari sebagai hari desa. Menindaklanjutinya, Yandri melaksanakan program peringatan Hari Desa di Subang, Jawa Barat.
Kemendes PDT mencatat beberapa transaksi ekonomi pada pameran BUMDes, di antaranya sekitar Rp 105 juta transaksi BUMDes, Rp 30 juta transaksi sewa rumah atau homestay, Rp255 juta transaksi pedagang asongan atau kecil, dan 50 ojek yang mendapatkan penghasilan antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per ojek.
“Acara ini dihadiri oleh 13 Menteri, seluruh kepala desa se-Jawa Barat, 34 perwakilan K/L, mitra pembangunan dalam dan luar negeri, serta warga desa. Tidak kurang dari 10.000 orang hadir pada acara tersebut,” jelasnya.
Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo memprioritaskan pelestarian lingkungan, termasuk di desa. Mengingat itu, Yandri telah melakukan pengawasan terhadap pencemaran industri di wilayah DAS Ciujung, Banten.
Yang terakhir, Yandri telah menjalin kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga selama 100 hari kerja. Kolaborasi ini dijalankan untuk melaksanakan program-program prioritasnya.
Kolaborasi telah dilakukan dengan panandatanganan MoU, antara lain bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Pamulang.
“Selain itu, telah terjalin kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia yang dipimpin oleh Ibu Carolyn Turk, Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, pada tanggal 21 November 2024,” jelasnya.
“Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa salah satu Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang perlu mendapatkan dukungan dari Bank Dunia adalah ketahanan pangan dan berketahanan iklim di tingkat desa untuk mewujudkan swasembada pangan,” demikian Yandri.
